Brexit adalah istilah
yang umum digunakan untuk keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE). Inggris
bergabung dengan European Economic Community, pendahulu Uni Eropa, pada tanggal
1 Januari 1973. Referendum pada tahun 1975 menyetujui keanggotaannya. Pada
1970-an dan 1980an, penarikan mundur dari Komisi Eropa terutama didukung oleh
tokoh Partai Buruh dan serikat buruh. Dari tahun 1990an, pendukung utama
penarikan dari UE adalah Partai Kemerdekaan Inggris yang baru didirikan (UKIP)
dan jumlah anggota parlemen Konservatif yang meningkat.
Pemerintah Inggris yang
dipimpin oleh David Cameron mengadakan referendum mengenai masalah ini pada
tahun 2016. Sejak tanggal 24 Juni 2016, Britania Raya telah keluar dari bagian
Uni Eropa. Keputusan tersebut diambil dari referendum dengan hasil 52% untuk
berpisah dan 48% tetap bergabung. Referendum yang diselenggarakan pada tanggal
23 Juni adalah untuk memutuskan apakah Inggris harus keluar atau tetap dalam
Uni Eropa. Mereka yang menggunakan hak suaranya mencapai 71,8% dengan lebih
dari 30 juta orang yang memilih, jumlah terbesar sejak pemilu tahun
1992.Mayoritas suara yang memilih Brexit banyak dari Inggris dengan angka
53,4%-46,6% begitu juga dengan Wales. Sementara Skotlandia dan Irlandia Utara
memilih untuk tetap bersama Uni Eropa. Tentunya dengan keluarnya Britania Raya
dari Uni Eropa sungguh disayangkan. Apalagi kemudian timbul pertanyaan apakah
hal tersebut akan memicu terjadinya perpecahan Britania Raya, mengingat
mayoritas suara untuk Brexit didapat dari Inggris dan Wales.
Setelah hasilnya
diumumkan, Cameron mengumumkan bahwa dia akan mengundurkan diri pada bulan
Oktober. Selanjutnya pemerintahan akan dipimpin oleh Theresa May. Banyak pergantian
kepemimpinan setelah terjadinya referendum ini, misalnya George Osborne
digantikan sebagai Chancellor of the Exchequer oleh Philip Hammond, mantan
Walikota London Boris Johnson ditunjuk sebagai Sekretaris Negara untuk Urusan
Luar Negeri dan Persemakmuran, dan David Davis menjadi Sekretaris Negara untuk
Keluar dari Uni Eropa. Pemimpin buruh Jeremy Corbyn kehilangan mosi percaya di
antara partai parlementernya, dan sebuah tantangan kepemimpinan yang tidak
berhasil diluncurkan. Pada tanggal 4 Juli, Nigel Farage mengumumkan pengunduran
dirinya sebagai pemimpin UKIP.
Hal ini berimbas juga di
luar Inggris, banyak pemimpin Eurosceptic merayakan hasilnya, dan mengharapkan
orang lain mengikuti contoh Inggris. Penduduk sayap kanan Belanda Geert Wilders
mengatakan bahwa Belanda harus mengikuti teladan Inggris dan mengadakan
referendum mengenai apakah Belanda harus tinggal di Uni Eropa. Namun, jajak
pendapat dalam dua minggu setelah referendum Inggris menunjukkan bahwa reaksi
langsung di Belanda dan negara-negara Eropa lainnya merupakan penurunan
dukungan terhadap pergerakan Eurosceptic.
Pada tanggal 29 Maret
2017, pemerintah Theresa May meminta Pasal 50 dari Perjanjian di Uni Eropa
dalam sebuah surat kepada Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk. Inggris diatur
untuk meninggalkan pada bulan April 2019. Persyaratan penarikan belum dinegosiasikan,
dan Inggris tetap menjadi anggota penuh Uni Eropa. Perdana Menteri, Theresa May, menegaskan bahwa
pemerintah Inggris tidak akan menjadi anggota satu pasar permanen, dan
mengumumkan 12 tujuan negosiasi. Dia
juga telah menjanjikan RUU Great Repeal, yang akan mebjawab Undang-undang
Masyarakat Eropa dan akan mengandung undang-undang Uni Eropa ke dalam hukum
nasional Inggris.
Referensi
0 comments:
Post a Comment