Download
Monday, May 22, 2017
Download ebook sejarah maritim
Ebook ini berjudul Sejarah Maritim Indonesia: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia Dalam Proses Integrasi Bangsa (sejak Zaman Pra-Sejarah hingga Abad XVII. Buku ini disusun Melalui Pusat Kajian Sejarahdan Budaya Asia Tenggara Lembaga Penelitian Universitas di Ponogoro bekerjasama dengan Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati BRKP Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 2003 telah berhasil menerbitkan buku ini.
Download
Britania Raya Exit
Brexit adalah istilah
yang umum digunakan untuk keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE). Inggris
bergabung dengan European Economic Community, pendahulu Uni Eropa, pada tanggal
1 Januari 1973. Referendum pada tahun 1975 menyetujui keanggotaannya. Pada
1970-an dan 1980an, penarikan mundur dari Komisi Eropa terutama didukung oleh
tokoh Partai Buruh dan serikat buruh. Dari tahun 1990an, pendukung utama
penarikan dari UE adalah Partai Kemerdekaan Inggris yang baru didirikan (UKIP)
dan jumlah anggota parlemen Konservatif yang meningkat.
Pemerintah Inggris yang
dipimpin oleh David Cameron mengadakan referendum mengenai masalah ini pada
tahun 2016. Sejak tanggal 24 Juni 2016, Britania Raya telah keluar dari bagian
Uni Eropa. Keputusan tersebut diambil dari referendum dengan hasil 52% untuk
berpisah dan 48% tetap bergabung. Referendum yang diselenggarakan pada tanggal
23 Juni adalah untuk memutuskan apakah Inggris harus keluar atau tetap dalam
Uni Eropa. Mereka yang menggunakan hak suaranya mencapai 71,8% dengan lebih
dari 30 juta orang yang memilih, jumlah terbesar sejak pemilu tahun
1992.Mayoritas suara yang memilih Brexit banyak dari Inggris dengan angka
53,4%-46,6% begitu juga dengan Wales. Sementara Skotlandia dan Irlandia Utara
memilih untuk tetap bersama Uni Eropa. Tentunya dengan keluarnya Britania Raya
dari Uni Eropa sungguh disayangkan. Apalagi kemudian timbul pertanyaan apakah
hal tersebut akan memicu terjadinya perpecahan Britania Raya, mengingat
mayoritas suara untuk Brexit didapat dari Inggris dan Wales.
Setelah hasilnya
diumumkan, Cameron mengumumkan bahwa dia akan mengundurkan diri pada bulan
Oktober. Selanjutnya pemerintahan akan dipimpin oleh Theresa May. Banyak pergantian
kepemimpinan setelah terjadinya referendum ini, misalnya George Osborne
digantikan sebagai Chancellor of the Exchequer oleh Philip Hammond, mantan
Walikota London Boris Johnson ditunjuk sebagai Sekretaris Negara untuk Urusan
Luar Negeri dan Persemakmuran, dan David Davis menjadi Sekretaris Negara untuk
Keluar dari Uni Eropa. Pemimpin buruh Jeremy Corbyn kehilangan mosi percaya di
antara partai parlementernya, dan sebuah tantangan kepemimpinan yang tidak
berhasil diluncurkan. Pada tanggal 4 Juli, Nigel Farage mengumumkan pengunduran
dirinya sebagai pemimpin UKIP.
Hal ini berimbas juga di
luar Inggris, banyak pemimpin Eurosceptic merayakan hasilnya, dan mengharapkan
orang lain mengikuti contoh Inggris. Penduduk sayap kanan Belanda Geert Wilders
mengatakan bahwa Belanda harus mengikuti teladan Inggris dan mengadakan
referendum mengenai apakah Belanda harus tinggal di Uni Eropa. Namun, jajak
pendapat dalam dua minggu setelah referendum Inggris menunjukkan bahwa reaksi
langsung di Belanda dan negara-negara Eropa lainnya merupakan penurunan
dukungan terhadap pergerakan Eurosceptic.
Pada tanggal 29 Maret
2017, pemerintah Theresa May meminta Pasal 50 dari Perjanjian di Uni Eropa
dalam sebuah surat kepada Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk. Inggris diatur
untuk meninggalkan pada bulan April 2019. Persyaratan penarikan belum dinegosiasikan,
dan Inggris tetap menjadi anggota penuh Uni Eropa. Perdana Menteri, Theresa May, menegaskan bahwa
pemerintah Inggris tidak akan menjadi anggota satu pasar permanen, dan
mengumumkan 12 tujuan negosiasi. Dia
juga telah menjanjikan RUU Great Repeal, yang akan mebjawab Undang-undang
Masyarakat Eropa dan akan mengandung undang-undang Uni Eropa ke dalam hukum
nasional Inggris.
Referensi
Saturday, May 20, 2017
Jatuhnya Uni Soviet
Bubarnya Uni Soviet merupakan
anti klimaks dari serangkaian perjalanan sejarah yang panjang dengan penuh
dinamika politik di dalamnya. Pada Hari Natal tahun 1991, bendera Soviet
meluncur di atas Kremlin di Moskow untuk terakhir kalinya. Beberapa hari
sebelumnya, perwakilan dari 11 republik Soviet (Ukraina, Federasi Rusia,
Belarus, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan,
Tajikistan dan Uzbekistan) bertemu di kota Alma-Ata di Kazakhstan dan
mengumumkan bahwa mereka tidak akan Lagi menjadi bagian dari Uni Soviet.
Sebaliknya, mereka menyatakan bahwa mereka akan membentuk Persemakmuran
Negara-Negara Merdeka. Karena tiga republik Baltik (Latvia, Lituania dan
Estonia) telah mengumumkan kemerdekaan mereka dari Uni Soviet, hanya satu dari
15 republiknya, Georgia, yang tersisa. Uni Soviet yang dulu pernah jatuh,
sebagian besar disebabkan oleh banyaknya reformasi radikal yang telah
diimplementasikan Presiden Soviet Mikhail Gorbachev selama enam tahun sebagai
pemimpin Uni Soviet. Namun, Gorbachev kecewa dengan pembubaran bangsanya dan
mengundurkan diri dari pekerjaannya pada 25 Desember. Itu adalah akhir yang
damai untuk sebuah periode yang panjang, mengerikan dan terkadang berdarah
dalam sejarah dunia.
(Visualisasi Tenggelamnya Uni Soviet)
Pada bulan Maret 1985, Mikhail
Gorbachev mengambil alih kepemimpinan Uni Soviet dengan kondisi perekonomian ekonomi yang kurang stabil dan politik masih
dalam kondisi terombang-ambing. Ia
memperkenalkan dua set kebijakan yang ia harapkan bisa membantu Uni Soviet
menjadi negara yang makmur dan produktif. Yang pertama adalah glasnost, atau
keterbukaan politik. Glasnost menghilangkan jejak represi Stalinis, seperti
pelarangan buku dan polisi rahasia di mana-mana, dan memberikan kebebasan baru
kepada warga Soviet, serta ahanan politik dibebaskan. Surat kabar dapat memumat
berita dengan mengkritik kebijakan dari pemerintah dan untuk pertama kalinya,
partai politik selain Partai Komunis bisa ikut serta dalam pemilihan. Kedua adalah
perestroika, atau restrukturisasi ekonomi. Cara terbaik untuk menghidupkan
kembali ekonomi Soviet, menurut Gorbachev, adalah melonggarkan peranan pemerintah
terhada kegiatan perekonomian. Dia percaya bahwa inisiatif swasta akan
menghasilkan inovasi, sehingga individu dan koperasi diizinkan untuk memiliki
bisnis untuk pertama kalinya sejak tahun 1920an. Pekerja diberi hak untuk
mendapatkan upah dan kondisi yang lebih baik. Gorbachev juga mendorong
investasi asing di perusahaan-perusahaan Soviet.
Namun, reformasi ini lambat merealisasikan
visinya. Perestroika telah menindas "ekonomi komando" yang membuat
negara Soviet mengapung, namun ekonomi pasar menyita waktu untuk tumbuh dan
berkembang. (Dalam pidato perpisahannya, Gorbachev menyimpulkan masalahnya:
"Sistem lama runtuh sebelum yang baru punya waktu untuk mulai
bekerja.") Penjatahan, kekurangan dan antri untuk barang langka sepertinya
merupakan satu-satunya hasil kebijakan Gorbachev. Akibatnya, orang semakin
frustrasi dengan pemerintahannya.
Gorbachev percaya bahwa ekonomi
Soviet yang lebih baik bergantung pada hubungan yang lebih baik dengan
negara-negara lain di dunia, terutama Amerika Serikat. Bahkan saat Presiden
Reagan menyebut Uni Soviet sebagai "Kekaisaran Jahat", Gorbachev
berjanji untuk tunduk pada perlombaan senjata. Dia mengumumkan bahwa dia akan
menarik pasukan Soviet dari Afghanistan, di mana mereka telah berperang sejak
tahun 1979, dan dia mengurangi kehadiran militer Soviet di negara-negara Pakta
Warsawa di Eropa Timur.
Kebijakan nonintervensi ini
memiliki konsekuensi penting bagi Uni Soviet - tapi pertama, ini menyebabkan
aliansi Eropa Timur. Revolusi pertama tahun 1989 berlangsung di Polandia, di
mana serikat buruh nonkomunis dalam gerakan Solidaritas yang ditawar dengan
pemerintah Komunis untuk pemilihan yang lebih bebas di mana mereka menikmati
kesuksesan besar. Hal ini, pada gilirannya, memicu revolusi damai di seluruh
Eropa Timur. Tembok Berlin jatuh pada bulan November; Pada bulan yang sama,
"revolusi beludru" di Cekoslowakia menggulingkan pemerintah Komunis
di negara tersebut. (Pada bulan Desember, sebuah regu tembak mengeksekusi
diktator Komunis Rumania, Nicolae Ceaucescu, dan istrinya.). Satu per satu,
negara-negara Baltik (Estonia, Lithuania dan Latvia) mengumumkan kemerdekaan
mereka dari Moskow. Kemudian, pada awal Desember, Republik Belarus, Federasi
Rusia dan Ukraina memisahkan diri dari Uni Soviet dan menciptakan Persemakmuran
Negara-Negara Merdeka. Beberapa minggu kemudian, mereka diikuti oleh delapan
dari sembilan republik yang tersisa. (Georgia bergabung dua tahun kemudian). Akhirnya,
Uni Soviet yang perkasa telah jatuh.
(Visualiasi sejarah Uni Soviet dari Lenin sampai Gorbachev)
Friday, May 19, 2017
Gerakan Separatis di Indonesia
Gerakan separatisme yang tejadi di Indonesia adalah
suatu gerakan yang bertujuan untuk
mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia
(biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain,
gerakan ini muncul dari berbagai aspek kehidupan dalam kehidupan manusia. Bisa di
katakan bahwa separatisme berkaitan erat dengan paham pembentukan Negara.
Sejumlah gerakan separatism dapat muncul karena sejarah panjang terhadap
kebencian kepada pemerintah Negara, kelompok suku atau agama yang domina Separatis
atau lebih dikenal dengan gerakan separatisme merupakan suatu gerkan yang
bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau
kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari
satu sama lain, gerakan ini muncul dari berbagai aspek kehidupan dalam
kehidupan manusia.
Organisasi Papua Merdeka
Salah
satu gerakan separatisme yang cukup berpengaruh di Indonesia adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) .
Organisasi ini memiliki basis pergerakan di Papua, organisasi ini sudah banyak
melakukan gerakan aktif yang sudah banyak memakan korban. Organisasi Papua
Meredeka (OPM) adalah sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1965 dengan
tujuan membantu dan melaksanakan penggulingan yang saat ini berdiri di provinsi
Papua dan Papua Barat di Indonesia, sebelumnya bernama Irian Jaya. Memisahkan
diri pada Indonesia dan menolak pembangunan ekonomi dan modernitas. Menurut
tokoh Papu Nicholas Jouwe, organisasi Papua Meredeka dibentuk pada 1965 pada
saat pecahnya peristiwa gerakan G30S oleh para serdadu Belanda di Papua dengan
tujuan untuk memusuhi Republik Indonesia dan mengganggu keamanan di wilayah
Paling Timur dan paling baru wilayah Indonesia. Organisasi ini sempat
mendapatkan dana dari pemerintah Libya pimpinan Muammar Khadafi dan pelatihan
dari grup gerilya New People Army beraliran Maois yang ditetapkan sebagai
organisasi teroris asing oleh departmen keamanan nasional Amerika
Serikat.Organisasi ini dianggap tidak sah di Indonesia.
(Gambaran tentang perseteruan antara OPM dan NKRI)
Perjuangan meraih kemerdekaan di tingkat Provinsi
dapat dituduh sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara. Sejak berdiri,
OPM berusaha mengadakan dialog diplomatik, mengibarkan bendera Bintang Kejora,
dan melancarkan sebagai bagian dari konflik Papua. Para pendukungnya sering
membawa-bawa bendera bintang kejora dan simbol persatuan Papua lainnya, seperti
lagu kebangsaan: Hai tanah ku Papua dan lambang nasional. Selama Perang Dunia
II, Hindia Belanda (kelak menjadi Indonesia) dipandu oleh Soekarno untuk
menyuplai minyak demi upaya perang Jepang dan langsung menyatakan merdeka
dengan nama Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nugini Belanda (Nugini
Barat) dan Australia yang menjalankan pemerintahan di teritori Papua dan Nugini
Britania menolak penjajahan Jepang dan menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat
dan Australia sepanjang Perang Pasifik. Hubungan Belanda dan Nugini Belanda
sebelum perang berakhir dengan diangkatnya warga sipil Papua ke pemerintahan
sampai pemerintahan Indonesia diaktifkan tahun 1963.
Meski
sudah ada perjanjian antara Australia dan Belanda tahun 1957 bahwa teritori
milik mereka lebih baik bersatu dan merdeka, ketiadaan pembangunan di teritori
Australia dan kepentingan Amerika Serikat membuat dua wilayah ini berpisah. OPM didirikan bulan Desember 1963 dengan
pengumuman, "Kami tidak mau kehidupan modern! Kami menolak pembangunan
apapun: rombongan pemuka agama, lembaga kemanusiaan, dan organisasi
pemerintahan. Nugini Belanda mengadakan pemilu pada Januari 1961 dan Dewan
Nugini dilantik pada April 1961. Akan tetapi, di Washington, D.C., Penasihat
Keamanan Nasional McGeorge Bundy melobi Presiden A.S. John F. Kennedy untuk
menegosiasikan transfer pemerintahan Nugini Barat ke Indonesia. Perjanjian New
York dirancang oleh Robert Kennedy dan ditandatangani oleh Belanda, Indonesia,
dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Agustus 1962. Walaupun Belanda
menuntut agar rakyat Nugini Barat boleh menentukan nasib sendiri sesuai piagam
PBB dan Resolusi 1514 (XV) Majelis Umum PBB dengan nama "Act of Free
Choice", Perjanjian New York memberikan jeda tujuh tahun dan menghapuskan
wewenang PBB untuk mengawasi pelaksanaan Akta tersebut Kelompok separatis
mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua Barat pada tanggal 1 Desember setiap
tahunnya. Tanggal tersebut mereka anggap sebagai hari kemerdekaan Papua.
Kepolisian Indonesia berspekulasi bahwa orang-orang yang melakukan tindakan
seperti ini bisa dijerat dengan tuduhan pengkhianatan yang hukumannya berupa
kurungan penjara selama 7 sampai 20 tahun di Indonesia.
Download Full Artikel
Gerakan-Gerakan Separatis di Indonesia
Gerakan
separatis adalah suatu gerakan dengan tujuan untuk mengambil alih kekuasaan
yang sedang berlangsung di suatu negara baik dengan cara damai maupun dengan
kekerasan. Gerakan separatis biasanya berbasis
nasionalisme atau kekuatan religius. Selain itu, separatisme juga bisa terjadi
karena perasaan kurangnya kekuatan politis dan ekonomi suatu kelompok.
Indonesia sendiri memiliki rekaman peristiwa sejarah yang bersinggungan dengan
keberadaan gerakan separatis, diantaranya adalah Kelompok Mujahidin Indonesia
Timur, Jemaah Ansharut Tauhid (JAT),
Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jamaah Islamiyah,
dan lainnya.
Mujahidin Indonesia Timur disingkat
menjadi MIT, adalah sebuah kelompok militan islam yang beroperasi
di wilayah pegunungan Kabupaten
Poso dan bagian selatan Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi
Tengah di Indonesia. Setelah Santoso meninggal,
pemimpin kelompok ini adalah Ali Kalora.
Kelompok ini telah menyatakan sumpah setia kepada Negara Islam Irak dan Syam. MIT secara
umum melakukan operasi mereka di daerah Sulawesi
Tengah, tetapi mereka juga mengancam untuk menyerang target mereka
di seluruh Indonesia. Operasi kelompok ini biasanya menimbulkan korban jiwa,
dan mereka juga dilaporkan terlibat dalam bentrokan kelompok Muslim dan Kristen
di Maluku pada
1999 hingga 2002. Pemimpin MIT, Santoso, tewas pada kontak tembak pada 18 Juli
2016. Pada 14 September 2016, tangan kanan Santoso, Basri,
ditangkap bersama istrinya oleh Satgas Operasi Tinombala. Upaya penghentian gerakan ini dinamakan operasi tinombala yang banyak melibatkan satuan keamanan.
(Berita pernumpasan Santoso (Pemimpin Mujahidin Indonesia Timur melalui Operasi Tinombala)
Jamaah Ansharut Tauhid atau (JAT)
adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Organisasi ini merupakan pecahan
dari MMI.
Organisasi ini terindikasikan sebagai organisasi teroris oleh Amerika
Serikat yang diketahui melatar belakangi Bom Bali 2002.
Sejak didirikan pada 2008, JAT merangkul mereka yang jelas terkait dengan
buronan teroris. Mereka menyambut para anggota Jemaah Islamiyah (JI) tetapi
bentrok dengan para pimpinan JI dalam hal strategi dan taktik. Pada 2010, unit
khusus anti terorisme Polri, Densus 88, merazia markas JAT di Jakarta dan
menuduh para pimpinan kelompok itu menggalang dana untuk membiayai pelatihan
militer kelompok teroris di Aceh. JAT juga dicurigai terlibat dalam berbagai
kejahatan antara lain perampokan bank untuk mendanai kegiatan mereka, termasuk
serangan bom bunuh diri di sebuah gereja di Solo, Jawa Tengah tahun lalu dan
sebuah masjid di Cirebon, Jawa Barat. Departemen Luar Negeri AS, Kamis
(23/02/2014) memasukkan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang didirikan oleh Abu
Bakar Ba'asyir ke dalam daftar organisasi teroris asing (FTO).
Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM
adalah sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah RI dan GAM
yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan
jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh
Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro selama
hampir tiga dekade bermukim di Swedia dan
berkewarganegaraan Swedia. Pada tanggal 2 Juni 2010, ia memperoleh status
kewarganegaraan Indonesia, tepat sehari sebelum ia meninggal dunia di Banda
Aceh. Konflik antara pemerintah RI dengan GAM terus berlangsung hingga
pemerintah menerapkan status Darurat Militer di
Aceh pada tahun 2003,
setelah melalui beberapa proses dialogis yang gagal mencapai solusi kata
sepakat antara pemerintah RI dengan aktivis GAM. Konflik tersebut sedikit
banyak telah menekan aktivitas bersenjata yang dilakukan oleh GAM, banyak di
antara aktivis GAM yang melarikan diri ke luar daerah Aceh dan luar negeri.
Bencana alam gempa bumi dan tsunami pada 26
Desember 2004 telah memaksa pihak-pihak yang bertikai untuk
kembali ke meja perundingan atas inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional.
Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan
pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia.
Mantan presiden Finlandia Marti Ahtisaari berperan
sebagai fasilitator. Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan
selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil
mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia.
Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM)
adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan
provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya
dikenal sebagai Irian Jaya, dan
untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi
provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Sejak
awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, dan dilakukan aksi
militan sebagai bagian dari konflik Papua.
Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari
kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku
Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode
1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York.
Jemaah Islamiyah atau Jamaah
Islamiah adalah sebuah organisasi militan Islam di Asia Tenggara yang
berupaya mendirikan sebuah negara Islam raksasa di
wilayah negara-negara Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand dan Filipina.
Pemerintah Amerika Serikat menganggap organisasi ini sebagai organisasi teroris,
sementara di Indonesia organisasi ini telah dinyatakan sebagai "korporasi
terlarang". Keberadaan organisasi ini disangkal oleh pemuka-pemuka agama
dan para politisi seperti Hamzah Haz dan Amien Rais mengingat
sulitnya memahami antara aksi dan tujuan yang hendak dicapai dari setiap aksi. Menurut
informasi intelijen, Jemaah Islamiyah mendapat bantuan keuangan dari kelompok
teroris lain seperti Abu Sayyaf dan Al Qaeda.
Jemaah Islamiyah berarti "Kelompok Islam" atau "Masyarakat Islam"
dan dipemberitaan surat kabar disebut JI. Jemaah Islamiyah dicurigai
melakukan aksi pengeboman Bali 2002 pada tanggal 12 Oktober 2002. Dalam serangan ini,
pelaku bom bunuh diri dari Jemaah Islamiyah disebut-sebut menewaskan 202 orang
melukai beberapa lainya di sebuah nightclub di Bali Setelah
serangan ini, Departemen Luar Negeri Amerika
Serikat menyatakan Jemaah Islamiyah sebagai pelakunya dan
menyatakannya sebagai Organisasi Teroris Asing. Jemaah Islamiyah juga dicurigai
melakukan pengeboman Zamboanga,
pengeboman Metro Manila, dan pengeboman kedutaan Australia
2004 di Jakarta.
Referensi
Thursday, November 24, 2016
Kajian Metodologi Buku Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara
Penulis : Nina H Lubis
Kata
Pengantar : Taufik Abdullah
Penerjemah : Drs. Azmi, MA., Ph.D dan
Drs. Zulfahmi, Dipl. I. T.Ed
Penerbit : Pustaka LP3S Indonesia
Tahun
Terbit : 2004
Tempat
Terbit : Jakarta
2. Biografi
Penulis
Nina Herlina Lubis adalah seorang doktor sejarah di
Jawa Barat dan dilahirkan di Bandung 9 September 1956. Ia mengenyam pendidikan
pertama kali di Sekolah Dasar Negeri Cibuntu Bandung (1968), Sekolah Menengah
Pertama Negeri I bandung (1971), dan Sekolah Menengah Negeri 3 Bandung (1974).
Setamat SMA, ia melanjutkan ke Institut Teknologi Bandung (1975), tetapi ia
tidak betah kuliah di sana dan pindah ke Jurusan Sejarah yang memang menjadi
impiannya. Mula-mula ia kuliah di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas
Sumatra Utara (1978-1980), kemudian diselesaikan di Universitas Padjajaran
Bandung (1984). Program S-2 Bidang Studi Sejarah diselesaikannya di Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta selama 4 semester dengan yudisium cum laude (1990)
dengan tesis yang berjudul Bupati R.A.A. Martanagara; Studi Kasus Elite
Birokrasi Pribumi di Kabupaten Bandung (1893-1918) yang sudah diterbitkan
sebagai buku (2001). Gelar Doktor Sejarah diperolehnya dari Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta (1997) dengan predikat cum laude. Disertasinya yang berjudul
Kehidupan Kaum Menak Priangan (1800-1942) sudah diterbitkan menjadi buku
(1998). Bukunya yang lain adalah Historiografi Barat (1999). Tradisi dan
Transformasi Sejarah Sunda (2000), serta Sejarah Kot-Kota Lama di Jawa Barat
(editor dan penulis) (2000), Sejarah dan Budaya Politik (2002). Saat ini Nina
bekerja sebagai staf pengajar di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan di Program
Pasca Sarjana Unpad, dan menjadi Ketua Masyarakat Sejarahwan Indonesia cabang
Jawa Barat (2000-sekarang). Sejak Februari 2001, ia manjadi Kepala Pusat
Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Unpad. Selain itu,
ia juga menjadi Ketua Majelis Taklim Riyaadlul-Jannah yang juga mengelola panti
asuhan di Jatinangor.
3. Isi
Buku
Buku ini menjelaskan tentang sejarah Banten sejak
masa pra sejarah hingga terbentuknya provinsi Banten dengan menitikberatkan pada sisi politik,
ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu dijelaskan pula tentang peranan Sultan,
Ulama, dan Jawara pada kehidupan masyarakat Banten. Alasan penulis tertarik
mangangkat Sejarah Banten sebagai objek penulisannya karena Banten merupakan
salah satu wilayah di Indonesia yang memilikik sejarah yang panjang dan
mempunyai pengaruh pada perkembangan sejarah Indonesia. Banten pada masa lalu
merupakan sebuah daerah dengan kota pelabuhan yang sangat ramai, serta dengan
masyarakat yang terbuka dan makmur. Diawali dengan penguasaan Kota Pelabuhan
Banten, yang dilanjutkan dengan merebut Banten Girang dari Pucuk Umun pada
tahun 1527, Maulana Hasanuddin, mendirikan Kesultanan Banten di wilayah bekas
Banten Girang. Pada tahun 1579, Maulana Yusuf, penerus Maulana Hasanuddin,
menghancurkan Pakuan Pajajaran, ibu kota atau pakuan (berasal dari kata
pakuwuan) Kerajaan Sunda. Dengan demikian pemerintahan di Jawa Barat dilanjutkan
oleh Kesultanan Banten. Pada awal abad
ke-17 Masehi, Banten merupakan salah satu pusat perniagaan penting dalam jalur
perniagaan internasional di Asia. Tata administrasi modern pemerintahan dan
kepelabuhan sangat menunjang bagi tumbuhnya perekonmian masyarakat. Daerah
kekuasaannya mencakup juga wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung.
Jadi, Banten kaya sekali akan sejarahnya dan sempat
menjadi salah satu kota pelabuhan di Indonesia. Dalam perlawanan terhadap
tentara Belanda pun, Banten ikut terlibat dimana pada masa Sultan Ageng
Tirtayasa, pihak tentara Belanda mengakui kegigihan dan keberaniaannya dalam
usaha mempertahankan Wilayah Banten. Karena memang susah dikalahkan maka
Belanda pun menggunakan politik adu domba untuk mengalahkan Sultan Ageng
Tirtayasa. Selain itu, ada juga bentuk perlawanan terhadap tentara Jepang yang
dipimpin oleh Ce Mamat.
Tema buku ini adalah penggambaran secara keseluruhan
mengenai sejarah Banten dari awal prasejarah hingga terbentuknya provinsi
Banten. Selain itu, diungkapkan pula mengenai keterhubungan peran sultan,
ulama, dan jawara yang sangat penting pada saat itu bagi kehidupan masyarakat
Banten.Buku ini terdiri dari 10 bagian yaitu:
Bagian 1: Masa Prasejarah
Berisi tentang budaya prasejarah
dengan diawali masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam,
budaya megalitik, tradisi gerabah dan masa perundagian. Jadi, pada bab ini
dijelaskan peninggalan masa prasejarah di berbagai tempat di wilayah Banten
dengan dipaparkan pula bukti yang ada. Contohnya Di Cigeulis, Pandeglang telah
ditemukan kapak perimbas, alat penetak, pembelah, dan alat serpih. Di samping
itu ditemukan pula lukisan gua di Sanghiyang Sirah, Ujung Kulon. Hal Ini
menunjukkan bahwa manusia waktu itu hidup di gua-gua. Pada tahap akhir dari
kehidupan masa berburu dan mengumpulkan makanan itu, memang diasumsikan orang
sudah mulai hidup di gua-gua walaupun tidak tetap. Gua-gua tempat tinggal
sementara itu biasanya berada tidak jauh dari danau atau aliran sungai yang
memiliki sumber-sumber makanan seperti ikan, kerang, dan siput
Bagian 2: Masa Hindu-Budha
Berisi tentang kehidupan pada masa
sebelum adanya Kerajaan Tarumanegara, selanjutnya pada masa Kerajaan
Tarumanegara, dan ditutup pada masa Kerajaan Sunda. Sumber asing pertama yang
secara samar-samar berkaitan dengan Banten adalah sumber tertulis yang berasal
dari Yunani, yaitu Geogyaphike Hyphegesis karya Claudius Ptolemaeus. Dalam
sumber ini disebutkan tentang sebuah tempat bernama Argyre yang terletak di
ujung labadiou. Istilah labadiou dalam bahasa Sanskerta adalah Yawadwipa
yang berarti 'pulau jelai'. Yawadwipa itu dianggap sama dengan Jawa; dan karena
aygyre berarti `perak', sementara di ujung barat Pulau Jawa terletak sebuah
kota bernama Merak, biasanya Merak itulah yang dimaksudkan dengan argyre dalam
berita Yunani itu. jika dugaan itu benar, maka seharusnya dilakukan koreksi
atas nama kola itu, bukan merak yang berarti ‘burung merak', melainkan merak
yang berarti 'memerak, putih seperti perak'. Dijelaskan pula tentang berita Cina
yang mengabarkan tentang adanya kerajaan Tarumanegara. Selain itu, dijelaskan
pula mengenai peninggalan-peninggalan dari kerajaan Tarumanegara dan Sunda.
Bagian 3: Kesultanan Banten
Membahas tentang Awal Berdirinya kesultanan Banten.
Dalam laporan perjalanan Tome Pires (1513), Banten digambarkan sebagai sebuah
kota pelabuhan yang ramai dan berada di kawasan Kerajaan Sunda (Cortesao,1944).
Kesaksian Tome Pires itu dapat dijadikan petunjuk bahwa bandar Banten sudah
berperan sebelum berdirinya Kesultanan Banten (1526), atau pada masa Kerajaan
Sunda. Bisa diduga bahwa Banten telah berdiri sekurang-kurangnya pada
pertengahan abad kesepuluh atau bahkan abad ke-7. Selanjutnya dibahas mengenai
sultan yang memimpin pada masa kesultanan Banten, yaitu: Sultan Maulana
Hasanudin (1552-1570), Maulana Yusuf (1570-1580), Maulana Muhammad (1580-1596),
dan Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1652). Pada bab ini sangat kompleks sekali,
dimana dijelaskan tentang kemajuan dan kemunduran kesultanan Banten, adanya
konflik dengan Mataram dan VOC, hingga kisah politik adu domba VOC terhadap
Sultan Ageng Tirtayasa.
Bagian 4: Banten dan Kompeni
Membahas tentang ekspedisi dagang kompeni, politik
kompeni, reaksi Banten, Perlawanan Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa, kehidupan
perekonomian, penanaman wajib komoditas perdagangan, kehidupan sosial budaya,
demografi, dan stratifikasi sosial, kehidupan agama dan kepercayaan, dan
bahasa, tulisan dan kesusatraan. Jadi, pada bab ini lebih memfokuskan keadaan
Banten pada saat itu dengan diawali datangnya pedagang asing selain dari
Belanda yaitu: Inggris, Perancis, Portugis, dan Denmark ke Banten. Selanjutnya
memaparkan tentangkehidupan masyarakat Banten dan perlawanannya terhadap VOC
Bagian 5 : Keresahan Abad Ke-19
Membahas tentang pemerintahan Kesultanan akhir abad
ke-18, perubahan politik dan sistem kolonial, kesultanan Banten menjadi daerah
jajahan, kehidupan perekonomian, gerakan sosial di Banten yang terdiri dari
gerakan di Cikandi Udik (1845), gerakan di
Ciomas (1886), dan gerakan di Cilegon (1888), kehidupan sosial budaya
pendidikan, dan munculnya jawara. Khusus pembahasan pada materi yang terakhir
ini, dalam perkembangannya kemudian, kata "jawara" (juara) lalu
dikonotasikan negatif, misalnya disebut sebagai singkatan dari "jalma wani
rampog" (orang yang berani merampok) atau "jalma wani rahul"
(orang berani bohong, menipu) (Kartodirdjo, 1984:43). Bahwa citra ini terus
terbawa hingga abad ke-20, dapat dilihat dalam memorie van overgave (memori
serah jabatan) Residen Banten, F.G. Putman Craemer, 24 Februari 1931, yang
melaporkan bahwa golongan jawara berasal dari apa yang disebut orok lanjang
yang ada di Distrik Menes. Orok lanjang adalah organisasi pemuda yang tadinya
bertujuan tolong-menolong, misalnya bila ada orang mengadakan hajatan, mereka
membantu penyelenggaraannya. Lama-kelamaan, bila ada orang menyelenggarakan
hajatan, mereka harus diundang dan diserahi tugas penyelenggaraannya. Bila
tidak demikian, mereka akan mengacau pesta. Organisasi semacam ini kemudian
meluas ke luar Menes dan menjadi organisasi tukang pukul yang disebut jawara.
Mereka menjadi kelompok yang ditakuti masyarakat, kaum pangreh praja pun tidak
berani bertindak keras terhadap mereka. Menurut Residen Banten ini, sejak tahun
1916, para pejabat pangreh praja bila datang ke pesta mesti membawa senjata api
karena takut diganggu mereka. Akibatnya, etos "kejuangan, membela
kebenaran, kepahlawanan", yang sebenarnya dimiliki kaum “jawara"
terkontaminasi dengan etos "premanisme”. Seorang jawara yang kemudian
memdalami agama disebut jawara ulama, sedangkan ulama yang merangkap menjadi
jawara, kemudian disebut ulama jawara. Tokoh-tokoh semacam inilah yang disegani
masyarakat sehingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Kepemimpinan
didasarkan atas consensus di antara para jawara. Umumnya senioritas menentukan
siapa yang akan menjadi "yang dituakan" atau "kokolot"
Bagian 6: Dinamika awal abad ke-20
Membahas tentang politik etis, otonomi pemerintahan, perkembangan pemerintahan otonom, pergerakan nasional, dan pergerakan pers. Dijelaskan pula mengenai sekolah pertama yang didirikan di Serang sekitar tahun 1907. Selanjutnya dijelaskan pula mengenai karesidenan Banten, Batavia, Cirebon, dan Priangan. Pada masa pergerakan nasional Pada tahun 1928, para pemuda Banten mendirikan organisasi kepemudaan di Batavia, yang dinamai Budi Banten, dan di Bandung didirikan pula organisasi sejenis yang disebut Tirtayasa. Antara bulan Februari hingga Mei 1940, pemerintah Hindia Belanda mematahkan gerakan kaum jawara yang terdiri dari 175 orang. Maksud gerakan mereka adalah untuk mengembangkan organisasi jawara yang oleh pemerintah kolonial dianggap sebagai kelompok perusuh. Selanjutnya ditutup dengan sejarah pers di Banten.
Bagian 7: Pendudukan Jepang
Membahas tentang masuknya tentara Jepang di daerah Banten, kehidupan sosial-budaya dan ekonomi, organisasi semimiliter dan kepemudaan, lahirnya PETA. Secara keseluruhan bab ini menjelaskan kedudukan dan peran Jepang pada masyarakat Bante. Selain itu, dijelaskan pula mengenai usaha perlawanan yang dilakukan oleh Ce Mamat dengan gerakan bawah tanahnya yang bernama Joyo Boyo. Tetapi, pada akhir tahun 1943 gerakan tersebut tercium pemerintah militer Jepang. Ce Mamat ditangkap dan dijebloskan ke penjara bersama dengan beberapa temannya. la dikurung dan disiksa di Markas Kempetai di Serang. Dari sana ia dipindahkan ke Markas Kempetai Pusat di Tanah Abang Jakarta dan baru dibebaskan beberapa hari setelah Indonesia merdeka. Dua orang lainnya yaitu H. Sinting dari Kaujon Serang (mantan Digulis) dan Hidayat meninggal dunia di penjara. Pengalaman buruk yang dialami Ce Mamat, ternyata menimbulkan dendam dan kebencian yang dalam bukan hanya terhadap orang-orang Jepang, melainkan juga kepada para pejabat dan polisi orang Indonesia yang dianggap kaki-tangan Jepang
Bagian 8: Di Tengah Gejolak Revolusi
Membahas tentang proklamasi kemerdekaan, berdirinya Badan Keamanan Rakyat (BKR), pemberontakan Ce Mamat, menjelang agresi militer, pemerintahan kaum Ulama, dan masyarakat Banten di tengah revolusi. Pada bab ini dijelaskan pula mengenai peran ulama pada pemerintahan di Banten. K H Acmad Chotib pada saat itu menjabat sebagai Residen Banten dan pada masa kepemimpinannya, NICA menghembuskan isu seakan-akan Kesultanan Banten akan dihidupkan kembali dengan Residen Banten sebagai sultannya. Isu ini dibantah oleh K.H. Achmad Chatib ketika ia berkunjung ke Yogyakarta. Untuk membatasi ruang gerak Residen Banten, maka diangkatlah Mas Yusuf Adiwinata sebagai wakil Gubernur Jawa Barat yang berkedudukan di Serang. Selain itu, para kiai perlahan-lahan digeser ke jawatan yang berkaitan dengan keahlian mereka seperti Jawatan Keagamaan dan Jawatan Penerangan. Beberapa pejabat profesional dikirim pula oleh pemerintah pusat. Sementara itu, Kolonel Soekanda Bratamanggala dikirim ke Banten menggantikan Kolonel K.H. Syam'un yang menjadi Bupati Serang.
Bagian 9: Proses Menuju Provinsi
Membahas tentang kondisi politik tahun 1990-an, embrio gerakan, langkah awal, lahirnya orde baru, dan peluang baru. Pada tahun 1953, untuk pertamakalinya dimunculkan keinginan masyarakat Banten untuk meningkatkan status wilayahnya dari Karesidenan menjadi provinsi sendiri yang terpisah dari Jawa Barat. Keinginan ini muncul berkaitan dengan diberikannya status Daerah Istimewa Yogyakarta dan munculnya tuntutan yang sama dari Aceh. Masyarakat Banten merasa bahwa Banten juga memiliki keistimewaan, yaitu tidak pernah menyerah kepada Belanda, pernah berdiri sendiri karena diblokade Belanda sampai mengeluarkan mata uang sendiri pada tahun 1949. Hanya saja keinginan ini tidak mendapat tanggapan serius. Selanjutnya pada tahun 1963, Bupati Serang, Gogo Sandjadirdja, mengadakan acara halal-bilhalal dengan tokoh-tokoh masyarakat Banten di Pendopo Kabupaten Serang. Tokoh-tokoh yang datang bukan saja dari Banten., tetapi juga dari daerah Jasinga-Bogor. Setelah acara halal-bilhalal usai, dilanjutkan dengan rapat. Dalam rapat itulah untuk pertama kalinya dicetuskan gagasan tentang perlunya Karesidenan Banten menjadi provinsi sendiri. Gagasan ini kemudian diwujudkan dengan membentuk Panitia "Pembentukan Provinsi Banten" (PPB).
Bagian 10:Pembentukan Provinsi Banten
Berisi tentang lahirnya orde reformasi, berdirinya Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten (Bakor-PPB), sikap pemerintah provinsi Jawa Barat, dan terakhir lahirnya Provinsi Banten. Jadi, secara keseluruhan Pada bab ini dijelaskan mengenai perjuangan tokoh-tokoh Banten dalam membentuk provinsi Banten. Isu tentang Provinsi Banten terus bergema. Para tokoh Banten berusaha mendapatkan dukungan dari Mendagri. Kelompok Jakarta dan para tokoh Banten lainnya mendapat kesempatan untuk bertemu Mendagri Suryadi Sudirja, setelah Menteri meresmikan pameran lukisan di Hotel Bidakara, Jakarta pada tanggal 3 Desember 2000. Dalam pertemuan yang dilakukan di restoran hotel tersebut, para tokoh Banten yang hadir adalah Tb. Farich Nahril, H. Mardini, H.Uwes Qorny, K.H. Irsyad Djuwaeli, Aly Yahya, HMA Tihami, dan H. Tb.Chasan Sochib. Mendagri memberikan saran bila rakyat Banten memang sudah bulat keinginannya untuk mendirikan provinsi sendiri, agar ditempuh cara-cara sesuai prosedur yang berlaku. Isu PPB terus bergulir dalam berbagai pertemuan formal maupun informal seperti pengajian, training pangkaderan aktivis, dalam seminar, diskusi serta pertemuan para ulama dan berbagai kalangan lain. Pada hari Rabu, 4 Oktober 2000, ribuan masyarakat Banten, mulai dari ulama, mahasiswa, anggota LSM, seniman, memadati halaman Gedung DPR RI Senayan. Berbagai atraksi pertunjukan tradisional Banten, seperti debus, silat, rebana digelar di Jakarta yang cerah. Suasana meriah di luar gedung diimbangj dengan suasana serius di dalam gedung. DPR RI hari itu mengadakan Rapat Paripurna yang ditunggu-tunggu masyarakat Banten. Setelah mendengarkan pandangan akhir dari fraksi-fraksi yang ada, maka rapat yang berlangsung dari pukul 9.00 berakhir pukul 13.30 dengan puncak acara pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Banten menjadi Undang-Undang no 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Semua fraksi DPR RI menyetujui secara bulat pengesahan itu.
Membahas tentang politik etis, otonomi pemerintahan, perkembangan pemerintahan otonom, pergerakan nasional, dan pergerakan pers. Dijelaskan pula mengenai sekolah pertama yang didirikan di Serang sekitar tahun 1907. Selanjutnya dijelaskan pula mengenai karesidenan Banten, Batavia, Cirebon, dan Priangan. Pada masa pergerakan nasional Pada tahun 1928, para pemuda Banten mendirikan organisasi kepemudaan di Batavia, yang dinamai Budi Banten, dan di Bandung didirikan pula organisasi sejenis yang disebut Tirtayasa. Antara bulan Februari hingga Mei 1940, pemerintah Hindia Belanda mematahkan gerakan kaum jawara yang terdiri dari 175 orang. Maksud gerakan mereka adalah untuk mengembangkan organisasi jawara yang oleh pemerintah kolonial dianggap sebagai kelompok perusuh. Selanjutnya ditutup dengan sejarah pers di Banten.
Bagian 7: Pendudukan Jepang
Membahas tentang masuknya tentara Jepang di daerah Banten, kehidupan sosial-budaya dan ekonomi, organisasi semimiliter dan kepemudaan, lahirnya PETA. Secara keseluruhan bab ini menjelaskan kedudukan dan peran Jepang pada masyarakat Bante. Selain itu, dijelaskan pula mengenai usaha perlawanan yang dilakukan oleh Ce Mamat dengan gerakan bawah tanahnya yang bernama Joyo Boyo. Tetapi, pada akhir tahun 1943 gerakan tersebut tercium pemerintah militer Jepang. Ce Mamat ditangkap dan dijebloskan ke penjara bersama dengan beberapa temannya. la dikurung dan disiksa di Markas Kempetai di Serang. Dari sana ia dipindahkan ke Markas Kempetai Pusat di Tanah Abang Jakarta dan baru dibebaskan beberapa hari setelah Indonesia merdeka. Dua orang lainnya yaitu H. Sinting dari Kaujon Serang (mantan Digulis) dan Hidayat meninggal dunia di penjara. Pengalaman buruk yang dialami Ce Mamat, ternyata menimbulkan dendam dan kebencian yang dalam bukan hanya terhadap orang-orang Jepang, melainkan juga kepada para pejabat dan polisi orang Indonesia yang dianggap kaki-tangan Jepang
Bagian 8: Di Tengah Gejolak Revolusi
Membahas tentang proklamasi kemerdekaan, berdirinya Badan Keamanan Rakyat (BKR), pemberontakan Ce Mamat, menjelang agresi militer, pemerintahan kaum Ulama, dan masyarakat Banten di tengah revolusi. Pada bab ini dijelaskan pula mengenai peran ulama pada pemerintahan di Banten. K H Acmad Chotib pada saat itu menjabat sebagai Residen Banten dan pada masa kepemimpinannya, NICA menghembuskan isu seakan-akan Kesultanan Banten akan dihidupkan kembali dengan Residen Banten sebagai sultannya. Isu ini dibantah oleh K.H. Achmad Chatib ketika ia berkunjung ke Yogyakarta. Untuk membatasi ruang gerak Residen Banten, maka diangkatlah Mas Yusuf Adiwinata sebagai wakil Gubernur Jawa Barat yang berkedudukan di Serang. Selain itu, para kiai perlahan-lahan digeser ke jawatan yang berkaitan dengan keahlian mereka seperti Jawatan Keagamaan dan Jawatan Penerangan. Beberapa pejabat profesional dikirim pula oleh pemerintah pusat. Sementara itu, Kolonel Soekanda Bratamanggala dikirim ke Banten menggantikan Kolonel K.H. Syam'un yang menjadi Bupati Serang.
Bagian 9: Proses Menuju Provinsi
Membahas tentang kondisi politik tahun 1990-an, embrio gerakan, langkah awal, lahirnya orde baru, dan peluang baru. Pada tahun 1953, untuk pertamakalinya dimunculkan keinginan masyarakat Banten untuk meningkatkan status wilayahnya dari Karesidenan menjadi provinsi sendiri yang terpisah dari Jawa Barat. Keinginan ini muncul berkaitan dengan diberikannya status Daerah Istimewa Yogyakarta dan munculnya tuntutan yang sama dari Aceh. Masyarakat Banten merasa bahwa Banten juga memiliki keistimewaan, yaitu tidak pernah menyerah kepada Belanda, pernah berdiri sendiri karena diblokade Belanda sampai mengeluarkan mata uang sendiri pada tahun 1949. Hanya saja keinginan ini tidak mendapat tanggapan serius. Selanjutnya pada tahun 1963, Bupati Serang, Gogo Sandjadirdja, mengadakan acara halal-bilhalal dengan tokoh-tokoh masyarakat Banten di Pendopo Kabupaten Serang. Tokoh-tokoh yang datang bukan saja dari Banten., tetapi juga dari daerah Jasinga-Bogor. Setelah acara halal-bilhalal usai, dilanjutkan dengan rapat. Dalam rapat itulah untuk pertama kalinya dicetuskan gagasan tentang perlunya Karesidenan Banten menjadi provinsi sendiri. Gagasan ini kemudian diwujudkan dengan membentuk Panitia "Pembentukan Provinsi Banten" (PPB).
Bagian 10:Pembentukan Provinsi Banten
Berisi tentang lahirnya orde reformasi, berdirinya Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten (Bakor-PPB), sikap pemerintah provinsi Jawa Barat, dan terakhir lahirnya Provinsi Banten. Jadi, secara keseluruhan Pada bab ini dijelaskan mengenai perjuangan tokoh-tokoh Banten dalam membentuk provinsi Banten. Isu tentang Provinsi Banten terus bergema. Para tokoh Banten berusaha mendapatkan dukungan dari Mendagri. Kelompok Jakarta dan para tokoh Banten lainnya mendapat kesempatan untuk bertemu Mendagri Suryadi Sudirja, setelah Menteri meresmikan pameran lukisan di Hotel Bidakara, Jakarta pada tanggal 3 Desember 2000. Dalam pertemuan yang dilakukan di restoran hotel tersebut, para tokoh Banten yang hadir adalah Tb. Farich Nahril, H. Mardini, H.Uwes Qorny, K.H. Irsyad Djuwaeli, Aly Yahya, HMA Tihami, dan H. Tb.Chasan Sochib. Mendagri memberikan saran bila rakyat Banten memang sudah bulat keinginannya untuk mendirikan provinsi sendiri, agar ditempuh cara-cara sesuai prosedur yang berlaku. Isu PPB terus bergulir dalam berbagai pertemuan formal maupun informal seperti pengajian, training pangkaderan aktivis, dalam seminar, diskusi serta pertemuan para ulama dan berbagai kalangan lain. Pada hari Rabu, 4 Oktober 2000, ribuan masyarakat Banten, mulai dari ulama, mahasiswa, anggota LSM, seniman, memadati halaman Gedung DPR RI Senayan. Berbagai atraksi pertunjukan tradisional Banten, seperti debus, silat, rebana digelar di Jakarta yang cerah. Suasana meriah di luar gedung diimbangj dengan suasana serius di dalam gedung. DPR RI hari itu mengadakan Rapat Paripurna yang ditunggu-tunggu masyarakat Banten. Setelah mendengarkan pandangan akhir dari fraksi-fraksi yang ada, maka rapat yang berlangsung dari pukul 9.00 berakhir pukul 13.30 dengan puncak acara pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Banten menjadi Undang-Undang no 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Semua fraksi DPR RI menyetujui secara bulat pengesahan itu.
4.
Sumber
Data
Secara
umum dapat dimengerti bahwa penelitian sejarah merupakan penelaahan serta
sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan
secara sistematis. Dengan kata lain yaitu penelitian yang bertugas
mendeskripsikan gejala, tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian
dilakukan. Penelitian sejarah di dalam pendidikan merupakan penelitian yang
sangat penting atas dasar beberapa alasan. Penelitian sejarah bermaksud membuat
rekontruksi masa latihan secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan,
mengevaluasi, mengverifikasikan serta mensintesiskan bukti-bukti untuk
mendukung bukti-bukti untuk mendukung fakta memperoleh kesimpulan yang kuat.
Dimana terdapat hubungan yang benar-benar utuh antara manusia, peristiwa,
waktu, dan tempat secara kronologis dengan tidak memandang sepotong-sepotong
objek-objek yang diobservasi. Dengan begitu, diperlukan sumber sejarah dalam
melakukan kajian ilmu sejarah.
Buku ini menggunakan sumber data berupa arsip –
arsip dan wawancara (Primer). Tetapi sumber primer tersebut hanya dituliskan di
catatan kaki setiap halaman pembahasan. Contoh sumber primer tersebut yang terdapat di dalam buku ini adalah:
Sumber wawancara:
1.
Wawancara dengan Tb. H,Farich Nahril, tanggal 19 Agustus 2003
2.
Wawancara dengan Tb.H. Tryana Sjam un, tanggal 19 Agustus 2003
Sumber Arsip
1. ANRI,1988.
2. Gedenkboek Pagoejoeban Pasoendan, t.t.
3. Daghregister, 2 Juli 1641.
4. 25 Oktober 1677,
5. Daghregister, 5 Oktober 1705.
6. Handboek Indanesische Onderwijzers Bond. 1942.
7. Indonesia. Arsip Nasional.1973.
8.Ikhtisar Keadaan Politik Hindia‑Belanda Tahun 1839‑1848, Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No.5. Jakarta.
9. "Ondezoek naar mindere welvaart der Inlandsche bevolking van Java en Madoera, Deel 1X b3,1914.
10. RegeringsAlmanak voorNederlandsch‑Indie.1905.
11. RegeringsAlmanak voor Nederlandsch Indie.1921.
12. RegeringsAlmanak voorNederlandsch Indie.1928.
13. RegeringsAlmanak voorNederlandsch‑Indie.1928.
14. Volksalmanak Soenda,1919
1. ANRI,1988.
2. Gedenkboek Pagoejoeban Pasoendan, t.t.
3. Daghregister, 2 Juli 1641.
4. 25 Oktober 1677,
5. Daghregister, 5 Oktober 1705.
6. Handboek Indanesische Onderwijzers Bond. 1942.
7. Indonesia. Arsip Nasional.1973.
8.Ikhtisar Keadaan Politik Hindia‑Belanda Tahun 1839‑1848, Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No.5. Jakarta.
9. "Ondezoek naar mindere welvaart der Inlandsche bevolking van Java en Madoera, Deel 1X b3,1914.
10. RegeringsAlmanak voorNederlandsch‑Indie.1905.
11. RegeringsAlmanak voor Nederlandsch Indie.1921.
12. RegeringsAlmanak voorNederlandsch Indie.1928.
13. RegeringsAlmanak voorNederlandsch‑Indie.1928.
14. Volksalmanak Soenda,1919
Surat Kabar dan Majalah
1. Asia Raja, 9 Juli 1942,1 Pebruari 1943.
2. Forum Keadilan. Nomor 5. Tahun VII. 15 Juni 1998; Maret 2000.
3. Kenpo,1942, No. 28, 2603.
4. Kompas. 26 Mei 1998; 29 Mei 1998; 30 Mei 1998; 26 Oktober 2000.
5. Pandji Poestaka 2,11 April 1942.
6. Pikiran Rakjat, 19Agustus 1999, 20 Agustus 1999, 30 Oktober 1999, 21 Desember 1999, 23 Desember 1999, 4 Maret 2000, 23 Maret 2000,15 Mei 2000.
7. Priangan Shuu, 20 Agustus 2605.
8. Republika,ll Oktober 2000.
9. Soeara Merdeka, 6 Oktober 1945, 9 Oktober 1945.
10. Tjahaja,16 Juni 1942, 20 Juli 1942, ,16 Oktober 1943, 23 Agustus 1945
11. Warta Bandung, 2 Januari 1957.
12. Warta Propinsi Banten, Edisi I/2000, Edisi 11/2000.
1. Asia Raja, 9 Juli 1942,1 Pebruari 1943.
2. Forum Keadilan. Nomor 5. Tahun VII. 15 Juni 1998; Maret 2000.
3. Kenpo,1942, No. 28, 2603.
4. Kompas. 26 Mei 1998; 29 Mei 1998; 30 Mei 1998; 26 Oktober 2000.
5. Pandji Poestaka 2,11 April 1942.
6. Pikiran Rakjat, 19Agustus 1999, 20 Agustus 1999, 30 Oktober 1999, 21 Desember 1999, 23 Desember 1999, 4 Maret 2000, 23 Maret 2000,15 Mei 2000.
7. Priangan Shuu, 20 Agustus 2605.
8. Republika,ll Oktober 2000.
9. Soeara Merdeka, 6 Oktober 1945, 9 Oktober 1945.
10. Tjahaja,16 Juni 1942, 20 Juli 1942, ,16 Oktober 1943, 23 Agustus 1945
11. Warta Bandung, 2 Januari 1957.
12. Warta Propinsi Banten, Edisi I/2000, Edisi 11/2000.
Untuk
sumber sekunder berupa buku baik
terbitan dalam dan luar negeri, ada juga berupa jurnal, artikel, dan tesis
serta disertasi.
5.
Kajian
Kritis Metodologi
Sebelum melakukan penelitian sejarah, langkah
pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan topik yang akan diteliti. Topik
yang diteliti haruslah merupakan topik yang layak untuk dijadikan bahan penelitian
dan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya.
Kelayakan topik penelitian dapat dilihat dari ketersediaan sumber yang dapat
dijadikan bahan untuk penelitian. Jangan sampai kita menetapkan topik yang
menarik tetapi sumbernya ternyata tidak ada. Berbeda dengan penelitian ilmu
pengetahuan lainnya, penelitian sejarah sangat tergantung kepada ketersedian
sumber. Jadi topik yang diteliti harus merupakan hal yang baru dan diharapkan
dapat memberikan informasi yang baru atau ditemukan teori baru.
Pemilihan
topik harus memperhatikan hal-hal berikut :
1.
Menarik untuk diteliti
2.
Asli, bukan merupakan pengulangan
3.
Ketersediaan sumber
4.
Kedekatan emosional, misalnya yang berhubungan dengan lingkungan sekitar kita
Pemilihan
topik ini sangat penting agar peneliti lebih terarah dan terfokus pada
masalahnya. Untuk mengarahkan, dalam topik tersebut sebaiknya kita ajukan
terlebih dahulu pertanyaan yang akan menjadi masalah yang akan diteliti.
Pertanyaan itu meliputi: what (apa), why (mengapa), who (siapa), where
(dimana), when (kapan), dan how (bagaimana).
Kuntowijoyo dalam bukunya Pengantar Ilmu
1. Pemilihan Topik.
Dalam memilih topik penelitian, sebaiknya
berdasarkan: (1) kedekatan emosional dan (2) kedekatan Intelektual. Kedekatan
emosional maksudnya adalah bahwa topik yang kita pilih dalam melakukan
penelitian adalah topik yang kita senangi. Sedangkan yang dimaksud dengan
kedekatan intelektual adalah kita telah menguasai topik yang kita pilih,
kalaupun belum menguasainya maka kita perlu membaca literature yang berkaitan
dengan topic pilihan kita.
2. Pengumpulan Sumber.
Sumber yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis
sejarah yang akan tulis. Misalnya, kita sedang melakukan penelitian sejarah
sebuah keluarga maka sumber yang kita gunakan berupa sumber tertulis, tidak
tertulis dan sumber kuantitatif.
Sumber
3. Verifikasi.
Setelah kita mengetahui secara persis topik kita dan
sumber sudah dikumpulkan, maka tahap berikutnya ialah verifikasi, atau kritik
sejarah, atau keabsahan sumber. Verifikasi itu ada dua macam: otentisitas, atau
keaslian sumber, atau kritik ekstern, dan kredibilitas, atau kebisaan
dipercayai, atau kritik intern.
4. Interpretasi.
Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai
biang subyektivitas. Subyektivitas penulis sejarah diakui keberadaannya.
Interpretasi itu ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti
menguraikan. Kadang-kadang sebuah sumber mengandung beberapa kemungkinan.
Misalnya, kita temukan daftar pengurus suatu ormas di kota. Dari kelompok
sosialnya, kita baca di situ ada petani bertanah, pedagang, pegawai negeri,
petani tak bertanah, orang swasta, guru, tukang, mandor, kita dapat
menyimpulkan bahwa ormas itu terbuka untuk semua orang. Jadi bukan khusus
petani bertanah, tetapi juga untuk petani tak bertanah, pedagang, pegawai
negeri, dan sebagainya. Setelah anaisis itu kita temukan fakta bahwa pada tahun
itu ormas tertentu bersifat terbuka berdasarkan data yang kita peroleh dan kita
cantumkan. Sintesis berarti menyatukan. Setelah ada data tentang pertempuran,
rapat-rapat, moilisasi massa, penggantian pejabat, pembunuhan, orang-orang
mengungsi, penurunan dan pengibaran bendera, ditemukan fakta bahwa telah
terjadi revolusi. Jadi, revolusi adalah hasil interpretasi setelah data-data
dikelompokkan menjadi satu.
5. Penulisan.
Dalam penulisan sejarah aspek kronologi sangat
penting. Setiap periode harus ada driving force masing-masing. Misalnya,
peranan pendidikan untuk periode pertama, peranan organisasi politik untuk
periode kedua, peranan miter untuk periode ketiga, dan peranan organisasi
ekonomi untuk periode keempat.
Penulisan sejarah hanya merekam
sebagian kecil peristiwa yang dialami manusia. Karenanya, peristiwa sejarah
terbagi menjadi dua : sejarah sebagai peristiwa itu sendiri (objektif) dan
sejarah sebagai peristiwa yang dikisahkan oleh sejarawan (subjektif). Bila kita
telusuri tulisan-tulisan sejarah, maka kita akan menemukan tiga aspek yang
menonjol dalam sejarah yaitu sosial, ekonomi dan politik. Aspek sosial dalam
sejarah pasti ditemukan karena objek dan subjek sejarah adalah manusia, sejarah
adalah berkenaan dengan hidup dan kehidupan manusia, perkembangan peradaban
manusia. Hidup manusia tidak terlepas dari Struggle of life upaya
mempertahankan hidup maka yang muncul dalam sejarah adalah aspek ekonomi,
karena ekonomi memberikan peran penting bagi keberlangsungan hidup manusia.
Seperti
halnya, pada buku yang ditulis oleh Nina H Lubis ini dimana mencakup ketiga hal
tersebut, yaitu politik, sosial, dan ekonomi. Dalam buku ini pun pemaparannya
sangat bagus sekali karena dijelaskannya secara deskriptif-kronologis. Jadi
pembaca paham dengan apa yang dimaksud penulis. Selain itu, sumber-sumber yang
dipakai pun sangat relevan dan mendukung terhadap penelitian ini. Hanya saja dalam buku ini kurang terdukungnya dengan teori yang
dijadikan sebagai landasan.
Subscribe to:
Posts (Atom)