Gerakan Separatis di Indonesia

    Gerakan separatisme yang tejadi di Indonesia adalah  suatu gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain, gerakan ini muncul dari berbagai aspek kehidupan dalam kehidupan manusia. Bisa di katakan bahwa separatisme berkaitan erat dengan paham pembentukan Negara. Sejumlah gerakan separatism dapat muncul karena sejarah panjang terhadap kebencian kepada pemerintah Negara, kelompok suku atau agama yang domina Separatis atau lebih dikenal dengan gerakan separatisme merupakan suatu gerkan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain, gerakan ini muncul dari berbagai aspek kehidupan dalam kehidupan manusia. 

Organisasi Papua Merdeka

      Salah satu gerakan separatisme yang cukup berpengaruh di Indonesia  adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) . Organisasi ini memiliki basis pergerakan di Papua, organisasi ini sudah banyak melakukan gerakan aktif yang sudah banyak memakan korban. Organisasi Papua Meredeka (OPM) adalah sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1965 dengan tujuan membantu dan melaksanakan penggulingan yang saat ini berdiri di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia, sebelumnya bernama Irian Jaya. Memisahkan diri pada Indonesia dan menolak pembangunan ekonomi dan modernitas. Menurut tokoh Papu Nicholas Jouwe, organisasi Papua Meredeka dibentuk pada 1965 pada saat pecahnya peristiwa gerakan G30S oleh para serdadu Belanda di Papua dengan tujuan untuk memusuhi Republik Indonesia dan mengganggu keamanan di wilayah Paling Timur dan paling baru wilayah Indonesia. Organisasi ini sempat mendapatkan dana dari pemerintah Libya pimpinan Muammar Khadafi dan pelatihan dari grup gerilya New People Army beraliran Maois yang ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh departmen keamanan nasional Amerika Serikat.Organisasi ini dianggap tidak sah di Indonesia. 

(Gambaran tentang perseteruan antara OPM dan NKRI)

     Perjuangan meraih kemerdekaan di tingkat Provinsi dapat dituduh sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara. Sejak berdiri, OPM berusaha mengadakan dialog diplomatik, mengibarkan bendera Bintang Kejora, dan melancarkan sebagai bagian dari konflik Papua. Para pendukungnya sering membawa-bawa bendera bintang kejora dan simbol persatuan Papua lainnya, seperti lagu kebangsaan: Hai tanah ku Papua dan lambang nasional. Selama Perang Dunia II, Hindia Belanda (kelak menjadi Indonesia) dipandu oleh Soekarno untuk menyuplai minyak demi upaya perang Jepang dan langsung menyatakan merdeka dengan nama Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nugini Belanda (Nugini Barat) dan Australia yang menjalankan pemerintahan di teritori Papua dan Nugini Britania menolak penjajahan Jepang dan menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat dan Australia sepanjang Perang Pasifik. Hubungan Belanda dan Nugini Belanda sebelum perang berakhir dengan diangkatnya warga sipil Papua ke pemerintahan sampai pemerintahan Indonesia diaktifkan tahun 1963.

       Meski sudah ada perjanjian antara Australia dan Belanda tahun 1957 bahwa teritori milik mereka lebih baik bersatu dan merdeka, ketiadaan pembangunan di teritori Australia dan kepentingan Amerika Serikat membuat dua wilayah ini berpisah.     OPM didirikan bulan Desember 1963 dengan pengumuman, "Kami tidak mau kehidupan modern! Kami menolak pembangunan apapun: rombongan pemuka agama, lembaga kemanusiaan, dan organisasi pemerintahan. Nugini Belanda mengadakan pemilu pada Januari 1961 dan Dewan Nugini dilantik pada April 1961. Akan tetapi, di Washington, D.C., Penasihat Keamanan Nasional McGeorge Bundy melobi Presiden A.S. John F. Kennedy untuk menegosiasikan transfer pemerintahan Nugini Barat ke Indonesia. Perjanjian New York dirancang oleh Robert Kennedy dan ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Agustus 1962. Walaupun Belanda menuntut agar rakyat Nugini Barat boleh menentukan nasib sendiri sesuai piagam PBB dan Resolusi 1514 (XV) Majelis Umum PBB dengan nama "Act of Free Choice", Perjanjian New York memberikan jeda tujuh tahun dan menghapuskan wewenang PBB untuk mengawasi pelaksanaan Akta tersebut Kelompok separatis mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua Barat pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Tanggal tersebut mereka anggap sebagai hari kemerdekaan Papua. Kepolisian Indonesia berspekulasi bahwa orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini bisa dijerat dengan tuduhan pengkhianatan yang hukumannya berupa kurungan penjara selama 7 sampai 20 tahun di Indonesia.

Download Full Artikel